Korbankan Nasib Petani, GP Ansor Minta Batalkan Impor Beras

by

JAKARTA, CILACAP.INFO – Gerakan Pemuda (GP) Ansor secara tegas, meminta pemerintah untuk segera membatalkan rencana impor satu juta ton beras, karena akan mengorbankan dan merugikan nasib petani Indonesia. Sebab Indonesia merupakan negara agraris. Fakta sosio-historis dan budaya pun menunjukkan, bangsa Indonesia punya riwayat peradaban agraris yang panjang.

Seluruh jajaran pengurus dan kader Ansor di seluruh Indonesia pun diinstruksikan untuk menjadi garda terdepan dalam menggalang suara publik guna mengritisi kebijakan impor beras. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah benar-benar membatalkan rencana impor beras itu.

“Sudah seharusnya GP Ansor berdiri di belakang petani dan menjadi penyambung suara mereka,” tegas Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Bidang Pertanian dan Kedaulatan Pangan Adhe Musa Said, Senin (22/3/2021).

Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Thailand pada akhir bulan ini, dinilai sebagai bagian dari kebijakan ironis. Sebab kebijakan yang merugikan banyak petani di Indonesia itu selalu berulang setiap tahunnya.

“Kebijakan impor beras, sudah saatnya diakhiri karena selalu mengorbankan nasib petani. Di sisi lain selama ini petani sudah begitu bersabar menerima kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang kadang tidak berpihak pada petani,” imbuhnya.

Rencana impor beras dinilai kontraproduktif dengan kondisi di lapangan. Sebab kini, di beberapa daerah di Indonesia sedang berlangsung musim panen. Karena itu, persediaan beras nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal tersebut berdasar pada data Kementerian Pertanian bahwa stok beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya yang berlangsung selama Maret-April.

Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,3 juta ton. Neraca beras hingga akhir Mei, akan surplus sebesar 12,56 juta ton. “Jika kebijakan impor beras ditujukan sebagai bagian dari operasi pasar untuk menyeimbangkan harga beras, keefektifannya pun patut diragukan. Sebab momentumnya menjelang panen raya,” tutur Adhe.