JAKARTA, CILACAP.INFO – Gerakan Pemuda (GP) Ansor secara tegas, meminta pemerintah untuk segera membatalkan rencana impor satu juta ton beras, karena akan mengorbankan dan merugikan nasib petani Indonesia. Sebab Indonesia merupakan negara agraris. Fakta sosio-historis dan budaya pun menunjukkan, bangsa Indonesia punya riwayat peradaban agraris yang panjang.
Seluruh jajaran pengurus dan kader Ansor di seluruh Indonesia pun diinstruksikan untuk menjadi garda terdepan dalam menggalang suara publik guna mengritisi kebijakan impor beras. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah benar-benar membatalkan rencana impor beras itu.
“Sudah seharusnya GP Ansor berdiri di belakang petani dan menjadi penyambung suara mereka,” tegas Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Bidang Pertanian dan Kedaulatan Pangan Adhe Musa Said, Senin (22/3/2021).
Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Thailand pada akhir bulan ini, dinilai sebagai bagian dari kebijakan ironis. Sebab kebijakan yang merugikan banyak petani di Indonesia itu selalu berulang setiap tahunnya.
“Kebijakan impor beras, sudah saatnya diakhiri karena selalu mengorbankan nasib petani. di sisi lain selama ini petani sudah begitu bersabar menerima kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang kadang tidak berpihak pada petani,” imbuhnya.
Rencana impor beras dinilai kontraproduktif dengan kondisi di lapangan. Sebab kini, dibeberapa daerah di Indonesia sedang berlangsung musim panen. Karena itu, persediaan beras nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal tersebut berdasar pada data Kementerian Pertanian bahwa stok beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya yang berlangsung selama Maret-April.
Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,3 juta ton. Neraca beras hingga akhir Mei, akan surplus sebesar 12,56 juta ton. “Jika kebijakan impor beras ditujukan sebagai bagian dari operasi pasar untuk menyeimbangkan harga beras, keefektifannya pun patut diragukan. Sebab momentumnya menjelang panen raya,” tutur Adhe.
Di samping itu, kebijakan impor beras yang terus dilakukan dari tahun ke tahun melalui Kementerian Perdagangan dinilai sebagai cerminan dari inkonsistensi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan. Dampak jangka panjang dari pola kebijakan yang terus berulang merugikan petani seperti ini, jelas akan mematikan ghirah (semangat) petani untuk melanjutkan bertani.
Kebijakan impor pangan bukanlah solusi yang bermartabat untuk menjawab kebutuhan pangan bangsa. Lebih lanjut, GP Ansor menagih tanggung jawab pemerintah untuk mengoptimalkan segala ikhtiar dalam mewujudkan kemandirian pangan bangsa. Langkah yang bisa dilakukan seperti membangun sistem dan kelembagaan pertanian domestik yang mendorong peningkatan produktivitas.
“(Serta) kualitas produksi beras nasional dengan bertumpu pada sistem pertanian keluarga atau rumah tangga tani yang menghargai dan mengutamakan kesejahteraan petani. Selain itu, pemerintah perlu mempromosikan dan mendukung penuh keragaman pangan pokok berbasis pangan lokal sesuai potensi yang ada di setiap daerah,” jelas Adhe.
Sebab, Adhe Musa menegaskan bahwa keragaman pangan pokok berbasis lokal di setiap daerah tersebut merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Produksi beras nasional mengalami kenaikan Dikutip dari Media Bisnis Pertanian Swadaya Online, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa produksi beras nasional pada 2020 hingga April 2021 mengalami kenaikan.
Produksi pada 2020, sebesar 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) mengalami kenaikan sebanyak 45,17 ribu ton atau 0,08 persen dari data tahun 2019 sebesar 54,60 juta ton GKG. Jika dikonvesi, produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dibandingkan 2019 yang hanya 31,31 juta ton.
Sementara potensi produksi pada Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen). Sedangkan potensi luas panen padi pada Januari hingga April 2021, mencapai 4,86 juta hektar atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektar (26,53 persen) dibandingkan pada awal 2020 yang sebesar 3,84 juta hektar.
Komentar