Di momen ini, Ketua Majelis Syariah PPP, Kiai Musthofa Aqil Sirajd yakin Indonesia bisa segera keluar dari pandemi. Ia juga mengajak masyarakat, khususnya umat Islam untuk melihat situasi pandemi sebagai ujian dari Allah.

“Di momen tahun baru Hijriah ini kita harus terus optimis bisa segera keluar dari pandemi. di tahun yang baru ini, proses penularan diharapkan terus berkurang dan bahkan semoga berakhir. Kita harus selalu ingat bahwa Allah tidak membebani umatnya melainkan sesuai dengan kesanggupannya,” kata Musthofa dalam keterangan tertulis, Selasa (10/8/2021).

Pengasuh Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon ini juga mengajak umat Islam memperkuat akidah dan keyakinan akan kebesaran Allah. Menurutnya, musibah pandemi ini semakin menunjukkan kehadiran Allah.

“Selama ini bangsa Indonesia seakan-akan meniadakan Allah dengan kesibukannya. Nah, melalui pandemi ini Allah menunjukan bahwa Allah itu ada. Kita harus segera memohon ampun kepada Allah karena Dia lah yang memberikan ujian pandemi ini dan Dia pula yang akan menuntaskannya (pandemi),”tandasnya.

Selain memperkuat akidah, Musthofa juga mendorong umat Islam Indonesia agar tidak putus asa dalam menghadapi pandemi dengan mengikuti anjuran dari pemerintah. Ia pun mencontohkan, ikhtiar Nabi Muhammad saat hijrah dari Makkah ke Kota Madinah.

“Nabi Muhammad ketika hijrah dikejar oleh kaum kafir. Beliau terus berusaha melakukan perjalanan, kemudian bersembunyi di malam hari di gua tsur. Apa yang bisa dipelajari dari perjalanan hijrah nabi ini? Kita wajib berikhtiar,” jelasnya.

Ia menilai usaha yang harus dilakukan masyarakat saat ini adalah dengan mengikuti anjuran para ahli atau orang-orang yang memang punya kompetensi di bidangnya, utamanya berkenaan dengan virus dan pandemi.

“Kita tidak tahu (virus), tetapi para ahli mengatakan virus itu ada, berbahaya dan penanganannya dijelaskan melalui kesepakatan beberapa ahlinya, profesor, dokter dan ahli virus dan pandemi di dunia maka kita wajib untuk percaya,” terangnya.

Musthofa menyebutkan, setidaknya ada 2 ikhtiar yang harus dilakukan dalam menghadapi pandemi, yaitu ikhtiar dhohir dengan mematuhi protokol kesehatan beserta program vaksinasi.

“Kemudian kita tidak boleh lupa memohon dan berdoa kepada Allah agar bangsa ini terbebas dari pandemi,” jelasnya. Ia menekankan kepada jajaran pengurus PPP dari pusat hingga ke tingkat ranting, serta kader dan simpatisan agar mereka ikut berpartisipasi dalam penanganan COVID-19.

“Bagi seluruh kader dan simpatisan PPP, di tahun baru ini harus memiliki semangat baru untuk ikut berkontribusi di lapangan dalam penanganan COVID-19, sesuai dengan kemampuan,” pungkasnya. Acara yang berlangsung bada Isya. turut memberi sambutan Peringatan Hari Besar 1 Muharam 1443 H, HM Arwani Thomafi (Sekjend DPP PPP) dan Dr. Suharso Monoarfa (Ketua DPP PPP). Dalam acara yang dimeriahkan dengan pembacaan Sholawat oleh Ustadz Hafidz Hakim dari Majelis Syubannul Muslimin. Acara ini dihadiri para petinggi DPP PPP, Dr. Qayum Abdul Jabbar, M Mardiono, Hj. Ermalena, A Baidowi, Hj Wartiyah dll, serta Jajaran pengurus DPC PPP dan DPW PPP se-Indonesia.(***)

Ada lima rekomendasi yang dirumuskan oleh partai yang dipimpin Dr. H. Suharso Monoarfa. Rekomendasi pertama ialah perihal rancangan undang-undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol.

PPP mengapresiasi masuknya RUU Larangan Minol ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Partai berlambang kabbah itu juga menjadi inisiator masuknya RUU Larangan Minol sejak 2009.

“Keberadaan UU larangan minuman beralkohol diharapkan dapat menciptakan ketertiban, mengurangi dampak buruk bagi kesehatan, sosial serta ancaman jiwa,” kata Sekjen DPP PPP H.M Arwani Thomafi, Sabtu (13/3/2021).

Melihat urgensi dan signifikasi dari UU tersebut, PPP mendorong DPR dan pemerintah dapat mempercepat pembahasan RUU Larangan Minol.

“Kami mengharapkan RUU Larangan Minuman Beralkohol dapat disahkan pada tahun 2021 ini,” ujarnya.

Kemudian rekomendasi yang kedua, PPP mendorong pemerintah konsisten menempatkan frasa agama dalam peta jalan pendidikan nasional 2020-2035.

Menurutnya agama dan negara merupakan dua entitas yang saling mendukung satu dengan lainnya, yang tidak saling menegasikan, hal ini sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Rekomendasi ketiga, terkait penanganan Pandemi Covid-19. PPP mendorong pemerintah untuk senantiasa konsisten menerapkan tracing, testing dan treatment (3T) sesuai dengan standar yang diterapkan organisasi kesehatan dunia (WHO).

Terlebih, saat ini terdapat virus varian baru jenis B1117 yang terkonfirmasi sudah masuk ke Indonesia. Itu harus diantisipasi dengan sigap oleh pemerintah agar tidak menyebar masif kepada masyarakat.

PPP juga mendorong pemerintah lebih masif dalam mensosialisasikan vaksinasi. Hal tersebut dikarenakan masih adanya segelintir masyarakat yang enggan untuk divaksin.

Sementara, rekomendasi yang keempat, PPP mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan program jaring pengaman sosial bagi masyarakat agar lebih berkualitas, transparan, akuntabel dan tidak melanggar hukum.

“Perbaikan harus dimulai dari hulu hingga hilir dengan meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dengan melahirkan kebijakan yang pro publik,” katanya.

“Seperti percepatan program reforma agraria, redistribusi aset untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi serta keberpihakan negara terhadap sektor UMKM harus lebih dipertajam dan ditingkatkan,” tambah Arwani.

Untuk rekomendasi kelima, PPP mendukung penuh upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

Dengan menurunnya Indeks Persepsi Korupsi dari 37 menjadi 40 poin atau berada di peringkat 102 dari 180 negara itu harus menjadi pemantik lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kinerjanya dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dalam penegakan dan pemberantasan korupsi.

“Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara simultan mulai dari aspek pencegahan hingga penindakan.” Kata Arwani.

Sebelum acara Rapimnas PPP ditutup diadakan Hataman Khotmil Qur’an dan pengajian Isro Mi’roj Nabi Muhammad SAW yang disampaikan KH Abdullah Ubab Maemoen Zubair (Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Sarang,Rembang).

Untuk diketahui, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I dan Rapat Koordinasi Pengurus Harian itu hadir sejumlah tokoh senior PPP, di antaranya yakni, Anggota Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz. Hadir juga dalam Rapimnas itu yakni, Sekjen PPP, Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum, Asrul Sani, Amir Uskara, Erma Lena. Ketua Bidang fungsional, Achmad Baidowi, Jafaruddin Harahap, Rendhika Deniardy Harsono, M. Qoyum Abdul Jabar, Saifullah Tamliha, Nyoman Anjani dan Sejumlah Elite DPP PPP hingga DPW PPP seluruh Indonesia.(***)

Penggunaan jasa konsultan politik ini menjadi salah satu upaya untuk mendongkrak elektabilitas partai berlambang Ka’bah di bawah kepemimpinan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tersebut.

“Kita telah meneken kontrak kerja sama dengan PolMark sampai 2024,” ujar Suharso.

Adapun PPP membidik perolehan suara pada pemilu mendatang hampir dua kali lipat dari torehan suara PPP pada Pileg 2019.

Di mana pada pesta demokrasi tahun kemarin PPP hanya memperoleh 6,3 juta suara.

Suharso mengakui, target yang dipatoknya bukanlah target yang terbilang mudah untuk dipenuhi.

Karena itu, penggunaan jasa konsultan politik bukan menjadi satu-satunya alternatif PPP untuk membidik 11 juta suara di Pemilu 2024.

Alternatif lain yang dilakukan PPP adalah bakal membentuk kelompok pekerja di tubuh DPP PPP yang berisikan influencer. Mereka diharapkan benar-benar bisa mengurus partai.

Setali tiga uang, keberadaan influencer ini juga akan membawa transformasi di tubuh PPP guna menjawab tantangan di dunia digital.

Nantinya, media sosial akan menjadi ruang untuk menyampaikan informasi mengenai kerja-kerja partai.

“Maka yang diperlukan adalah kelompok pekerjaan sebagai influencer. Kita harus punya influencer di DPP. Jadibukan hanya pengurus-pengurus yang diurus, tapi pengurus-pengurus yang benar-benar mengurus partai,” ucapnya.

Untuk diketahui, pada Pemilu 1999 lalu, PPP berhasil memperoleh 11.329.905 suara dan menempatkan partai itu sebagai partai pemenang urutan ketiga.

Setelah itu, perolehan suara PPP terus menurun. Pada 2004, PPP harus puas sebagai partai pemenang keempat setelah hanya berhasil memperoleh 9,24 juta suara.

Meski demikian, perolehan kursi partai tersebut tetap yaitu sebanyak 58 kursi di DPR.

Adapun pada 2009, PPP hanya berhasil memperoleh 5,53 juta suara dan duduk pada partai urutan keenam pemenang pemilu. Perolehan kursi PPP saat itu anjlok hingga 20 kursi menjadi 38 kursi.

Sementara pada 2014, perolehan suara PPP berhasil naik hingga mencapai 8,15 juta suara. Kenaikan suara itu turut membuat perolehan kursi PPP naik 1 kursi menjadi 29 kursi.

Selanjutnya, pada Pemilu 2019 kemarin, perolehan suara PPP lagi-lagi anjlok. Partai tersebut hanya mampu memperoleh 6,32 juta suara dan mendudukannya pada urutan kesembilan pemenang pemilu.

Perolehan kursi partai itu pun turut anjlok hingga 20 kursi menjadi 19 kursi. Untuk memantapkan target suara itu, Eep Saifullah Fatah menyarankan pengurus PPP untuk tidak menghabiskan biaya iklan melalui televisi dan media.

“Partai ini akan menjadi perhatian, bila punya program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat seperti kemiskinan, pengangguran .Mereka akan datang berbondong-bondong memilih PPP,” kata Kang Eep yang juga direktur PolMark.

Langkah selanjutnya, suami dari Sandrina Malakiano ini berpesan, “Untuk yang akan nyaleg, berubahlah mulai diri sendiri. Galang dukungan di lingkungan keluarga. Baru datangi ketua RT dan tetangga minta dukungan untuk memenangkan PPP,” kata Kang Eep.(***)

Ziarah dilakukan ke makam salah satu pendiri PPP lainnya, KH. Idham Chalid di Cisarua, Bogor pada Selasa (5/1/2021) siang.

Acara harlah PPP sudah dibuka dengan Khotmil Quran (3/1) ini juga akan diisi dengan istighotsah dan doa (4/1) serta tasyakuran dan pidato politik pengumuman pengurus DPP PPP periode 2021-2025 oleh Dr.Suharso Monoarfa pada Selasa, Januari 2021.

Acara bertempat di Halaman Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro 60, Menteng Jakarta Pusat. Acara tasyakuran ini dengan dibuka ziarah kubur, khataman al-Qur’an dan siang jam 14.00-16.00 ada diskusi “Pembahasan RUU Partai Politik di Tahun 2021 Tahun Politik”.

“Alhamdulillah Partai Persatuan Pembangunan sudah berusia 48 tahun, sebuah usia yang cukup matang dalam mengarungi perpolitikan Tanah Air. Sebagai partai Islam yang didirikan para ulama, PPP akan tetap bersama-sama dan mantap berada di dalam barisan para ulama untuk izzul Islam wal muslimin,” kata Sekretaris Jenderal DPP PPP, HM. Arwani Thomafi,MH.

Sebagaimana diketahui, PPP didirikan pada 5 Januari 1973 dan merupakan gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Parmusi.

Para deklarator PPP ini adalah KH Idham Chalid, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, Haji Anwar Tjokroaminoto, Haji Rusli Halil, dan Haji Mayskur.(*)

Hal itu ditegaskan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa kala memberikan kata sambutan dalam pembukaan Muktamar IX PPP, Jumat (18/12/2020) malam. Seremoni pembukaan Muktamar IX PPP itu pun dihadiri dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

“Muktamar IX adalah untuk persiapan memenangkan pemilihan umum 2024 dan memenangkan Indonesia. Kita luruskan niat dan mari kita capai tujuan-tujuan mulia,” tegasnya.

Suharso, yang juga kini menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, menjelaskan bahwa Muktamar IX tema Merawat Persatuan dengan Pembangunan. Tema tersebut dipilih lantaran situasi yang tengah dihadapi Indonesia saat ini, terutama di tengah pandemi Covid-19.

Bukan hanya ancaman resesi, Suharso mengatakan pandemi juga menghadirkan tantangan terhadap persatuan masyarakat Indonesia.

“Kita ditantang untuk tetap mampu memelihara persatuan yang di tengah keadaan normal saja merawat persatuan di dalam bangsa seperti kita ini Indonesia tidak mudah,” jelasnya.

Oleh karena itu, Suharso juga menegaskan bahwa PPP terpanggil untuk menawarkan jalan ke luar atas kondisi itu yang dirumuskan secara sederhana dengan upaya merawat persatuan dengan pembangunan. Dia menegaskan kader PPP bakal turut serta dalam mencari jalan ke luar dari kondisi sulit yang dialami masyarakat saat ini.

“Yang akan dilakukan Partai Persatuan Pembangunan bukanlah mematuk-matuk diri di depan cermin untuk menampilkan wajah partai yang lebih menarik secara elektoral, yang dilakukan PPP adalah berempati sepenuhnya untuk terlibat menemukan jalan ke luar atas persoalan-persoalan yang dihadapi umat,” jelasnya.

Suharso memerinci, PPP siap menyingsingkan lengan baju untuk secara aktif terlibat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, pemenuhan kebutuhan pokok dan pemulihan ekonomi. “PPP mengajak semua elemen bangsa mengatasi keadaan dengan 3 paket sekaligus iman, aman dan imun.”

Muktamar IX PPP ini akan berlangsung dari Jumat (18/12/2020) hingga Minggu (20/12/2020). Dalam agenda ini, PPP juga akan menentukan Ketua Umum PPP untuk periode jabatan baru.(***)