“Nggak boleh tuh partai pecah. Lah ini demokrasi, kalau kita ikut ke dalam bukan berarti kita ini merusak demokrasi. Ribut sendiri kok kita disuruh (ikut campur) ini,” katanya dalam diskusi Justice and Democracy di acara MMD initiative, Sabtu (27/3).

Menurutnya, pemerintah hanya mencegah demokrasi yang menjurus ke kriminalitas. Sehingga, jika kasusnya hanya parpol yang terbelah pemerintah tidak ikut campur.

“Kita menjaga kriminalitas dan keamanan nya saja, kalau tidak ada kriminal, kalau hanya ingin orang, tidak puas lalu ingin mendirikan partai baru dengan alasan apapun, sejauh belum ada legalitas yang dimintakan dan diberikan oleh pemerintah, kan kita tidak boleh ikut campur,” jelasnya.

Mahfud menegaskan, pemerintah tidak ikut campur soal konflik partai Demokrat. Dia bilang, tak ada alasan juga bila pemerintah ikut campur.

“Kalau kita ikut campur, taruh lah partai Demokrat sekarang, masa kita ikut campur. Gimana caranya ikut campur, alasannya apa? Katakan itu sempalan, yang katakan sempalan siapa, orang nggak mendaftar ke pemerintah. Itu kan di opini di publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, bila pemerintah ikut campur masalah partai Demokrat, maka sama saja seperti orde baru. Dia bilang, hal itu justru merusak demokrasi.

“Pemerintah melakukan intervensi seperti itu? Bisa. Seperti yang dilakukan orde baru tetapi lalu rame-rame. Ada demokrasi tujuannya membebaskan, integrasi, itu mengintervensi akhirnya. Untuk menjaga integrasi kamu jangan ribut, saya tentukan begini, itu sudah merusak demokrasi,” paparnya.