Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyebut transformasi digital di administrasi perkantoran dan pelayanan publik merupakan solusi untuk tetap produktif di tahun penuh tantangan ini.

“Tujuan kita melakukan transformasi digital adalah untuk merespon secara cepat situasi yang muncul sebagai dampak Covid-19 ini, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat,” kata Yasonna dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 Kemenkumham, Rabu (29/12) pagi.

Beberapa inovasi yang dilakukan, antara lain meluncurkan Aplikasi Perseroan Perorangan dan melalukan pembaruan pada sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK).

Kedua inovasi ini mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui dukungan kepada usaha mikro dan kecil agar memiliki daya saing.

“Aplikasi perseroan perorangan memberikan kemudahan bagi perorangan dalam membuka usaha atau investasi, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional,” ucap Laoly di Graha Pengayoman Kemenkumham.

“Kita juga melakukan pembaruan sistem pada PDN KIK yang bertujuan untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia,” lanjutnya. 

Tak hanya itu, Kemenkumham memperbanyak beberapa sentra layanan dan memudahkan proses pelayanannya dengan otomatisasi digital, sehingga meminimalisir pertemuan tatap muka yang berpotensi penularan Covid-19.

Inovasi-inovasi yang dilakukan Kemenkumham membuahkan 11 penghargaan, yaitu penghargaan Top Digital Awards 2021 atas Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual dan Layanan Pemasyarakatan, Top 99 Inovasi Layanan Publik Aplikasi VERASI (Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Elektronik), Top 45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atas Layanan SIPKUMHAM dari Kementerian PAN-RB, dan Top 25 Inovasi Pos Pengaduan di 50 Denominasi Gereja di Manokwari.

Selain itu, Kemenkumham merengkuh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kali ke-10 secara berturut-turut, dan meraih predikat Role Model Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan Oleh KemenPAN-RB.

Kemenkumham juga meraih beberapa penghargaan di level satuan kerja maupun individu, seperti predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk 6 satker dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 49 satker oleh Kementerian PAN-RB, Top Leader on Digital Implementation atas Penghargaan Top Digital Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & Telco) Kategori Instansi Pemerintah, penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi, predikat “Sangat Baik” pada penerapan Sistem Merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Peringkat I Kategori Kementerian/Lembaga Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan JFK Awards Tingkat Nasional Tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Kemenkumham dituntut adaptif, lincah (agile), menjadi organisasi pembelajar yang banyak menghasilkan inovasi, keluar zona nyaman, meninggalkan pola kerja business as usual, dan mulai selalu berpikir untuk membangun legacy.

Pelaksanaan kegiatan Legal Expo dalam rangka perayaan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) 2021 ini mengedepankan kegiatan virtual untuk memberikan layanan, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat yang sesuai dengan konsep adaptasi kebiasaan baru guna menjaga produktivitas pelayanan kepada publik. Pameran pelayanan publik yang lebih menekankan pada aspek virtual tersebut juga merupakan wujud birokrasi digital melalui adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19 melanda yang menyebabkan terbatasnya kegiatan masyarakat

Melalui Virtual Expo dan Webinar Series dalam kegiatan ini, dilakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai pelayanan apa saja yang bisa didapatkan di Kemenkumham dan bagaimana cara mendapatkannya. Dalam webinar series yang bertemakan pelayanan publik di Kemenkumham, membahas pelayanan yang ada di Ditjen Administrasi Hukum Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ditjen Kekayaan Intelektual, serta Ditjen Imigrasi

Selain virtual, kegiatan bertajuk Legal Expo ini juga dilakukan secara offline di Lotte Shopping Avenue Jakarta yang akan memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat mengenai pelayanan di Kemenkumham.