Hal itu disampaikan Yasonna dalam Apel Pegawai dan Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Kemenkumham, Jakarta, Senin (9/5/2022).

“Setelah kita saling bermaafan, saatnya kita kembali fokus bekerja, khususnya pencapaian target kinerja pada semester kedua tahun 2022 ini. Cek kembali target-target kinerja yang telah ditetapkan, laksanakan janji kinerja yang telah ditetapkan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” kata Yasonna, dalam apel yang dilaksanakan secara hybrid tersebut.

Kemudian, Yasonna juga meminta jajaran Kemenkumham memperbarui semangat bekerja dan semangat pengabdian untuk menjalankan tugas dalam melayani masyarakat.

“Tantangan semakin berat, pola kerja pun harus semakin baik. Kerja keras, kerja cepat, dan kerja produktif, itu pola kerja yang harus kita jalankan,” ujar Yasonna.

“Miliki komitmen dan pola bekerja secara teamwork untuk terus menuai prestasi di masa mendatang,” sambungnya.

Selain itu, Yasonna juga mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir, di tambah adanya penyakit baru seperti hepatitis akut.

“Kita semua agar disiplin dalam hal protokol kesehatan serta mampu beradaptasi dan dapat bertransformasi di era disrupsi ini,” ungkap Guru Besar Ilmu Krimonologi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

“Momentum Idul Fitri ini harus kita maknai dengan tidak ada lagi kesalahan dan pelanggaran yang pernah terjadi. Mari kita melangkah dengan semangat perubahan ke arah yang lebih baik, dalam menghadapi berbagai tantangan dan menjawab segala permasalahan yang ada,” pungkas Yasonna.

“China sebagai negara mitra dialog ASEAN tentunya memiliki peran penting dalam membantu ASEAN lebih efektif dalam menangani isu kejahatan transnasional,” ujar Yasonna saat menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar China untuk Indonesia, Lu Kang, Rabu (27/4/2022).

“Untuk itu, Indonesia dan China perlu meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam ruang lingkup penegakan hukum,” lanjut Yasonna.

Duta Besar China menyampaikan persetujuan terkait hal tersebut. Dia mengatakan bahwa perlunya upaya kerja sama antara kedua negara dalam penanganan kejahatan transnasional.

“Tentunya perlu adanya kerja sama antara Indonesia dengan China dalam menangani isu kejahatan transnasional ini,” Kata Duta Besar China.

Menkumham dan Duta Besar China juga membahas kerja sama bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan China yang telah disahkan melalui Undang – Undang No. 8 Tahun 2006.

“Kita memiliki perjanjian Mutual Legal Assistance yang sudah disahkan melalui Undang – Undang No.8 Tahun 2006, namun terkait ekstradisi Indonesia dan China belum memiliki perjanjian,” ungkap Yasonna di Kantornya di Kuningan, Jakarta Selatan.

Selain itu, Menkumham dan Duta Besar China juga membahas terkait kerja sama di bidang imigrasi dan kerja sama bidang kekayaan intelektual yang telah dijalin antara Kemenkumham dengan China National Intellectual Property (CNIPA) yang ditandatangani pada 2019.

Kerja Sama Indonesia dan China juga semakin menguat pada saat pandemi Covid-19. Diketahui tanggal 26 Juni 2020 telah dilaksanakan serah terima objek hibah berupa tiga set kamera pendeteksi suhu tubuh dari Kedutaan Besar China kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menghadapi liburan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto mengingatkan jajarannya agar tidak abai terhadap tugas dan kewajibannya selama masa libur agar pelayanan publik tidak terbengkalai.

“Saya perintahkan seluruh jajaran Kemenkumham jangan sampai abai dalam masa libur dan cuti bersama selama lebaran ini. Ingat, ada kewajiban pelayanan publik yang tetap harus dilaksanakan dalam masa-masa tersebut,” papar Andap dalam arahannnya ke jajaran kantor wilayah (Kanwil) DKI dan Kanwil se-Kalimantan.

Tidak semua pegawai di bawah Menteri Yasonna Laoly ini bisa menikmati libur penuh selama masa cuti bersama dan lburan Idul Fitri.

Petugas dibeberapa unit pelaksana teknis (UPT) seperti rumah tahanan (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah detensi imigrasi (rudenim) termasuk yang harus tetap bertugas di masa liburan.

Kepada mereka, Andap mengingatkan agar tetap terus waspada meningkatkan pengawasan dan tidak abai. Hal ini agar tidak ada deteni atau tahanan yang kabur memanfaatkan kelengahan petugas.

“Jangan sampai ada deteni, warga binaan, atau tahanan yang kabur karena memanfaatkan kelengahan petugas jaga. Para pimpinan harus pantau lokasi persiapan pengamanan di UPT,” pesan Sekjen, Rabu (13/4/2022).

Selama libur dan cuti bersama, Andap juga minta agar seluruh jajaran memperhatikan pengamanan. Pengamanan yang dimaksud mencakup aspek pengamanan kantor, tugas dan kewajiban, pengamanan pribadi pegawai, sarana dan prasarana, hingga pengamanan informasi.

“Pengamanan pribadi pegawai seperti menjaga diri dari kecelakaan lalu lintas, infeksi Covid-19, hingga mitigasi diri dari kejahatan selama meninggalkan tempat tinggal. Kejahatan ada macam-macam, ada kejahatan rumah kosong,” kata Andap lagi.

“Jangan lupa, tetap disiplin menerapkan prokes meskipun sudah vaksin 2 kali atau bahkan boster. Tingkat penularan Covid-19 di Kementerian kita sudah menurun jauh. Jangan sampai setelah libur lebaran, justru yang terinfeksi meningkat lagi,” imbuhnya lagi.

Andap juga meminta pegawai melakukan pengamaan bagi sarana dan prasarana dengan cara mencegah kebakaran akibat korslet selama libur lebaran. Bagi daerah kantor atau rumah rawan banjir, barang-barang harap diletakkan pada tempat yang aman.

Dalam lingkungan kerja, pengamanan dilakukan dengan antisipasi berbagai kejadian darurat atau tidak terduga khususnya di UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi.

“Saat libur dan cuti bersama, tingkatkan kewaspadaan dan piket jaga. Kenapa? Karena pada masa tersebut akan banyak pengunjung datang. Hati-hati, jangan lengah. Periksa ketat semua baarang bawaan untuk mencegah penyelundupan barang terlarang,” pungkasnya.

Pengarahan Andap dalam rangka persiapan tugas menjelang dan pasca libur hari raya Idul Fitri 1443 H dilakukan secara tatap muka di Kanwil DKI Jakarta. Sementara itu jajaran Kemenkumham di Kalimantan mengikuti secara virtual.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A Yuspahruddin mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan pengawasan selama libur dan cuti bersama. Salah satu caranya ialah dengan memitigasi risiko.

Lebih dalam ia mengungkapkan bahwa dalam memitigasi risiko dapat ditelaah mulai dari kondisi lingkungan, warga binaan pemasyarakatan (WBP), pegawai, hingga sinergi UPT dengan Forkopimda dan wartawan.

“Seluruh Kepala UPT memitigasi resiko yang mungkin terjadi, dan segera mencegah sebelum masalahnya muncul, waspada terhadap segala kemungkinan. Jangan sampai kita dua kali jatuh di lubang yang sama,” tegas Yuspahruddin.

Kakanwil juga mengkaji potensi persoalan-persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas sebagai bagian dari mitigasi risiko.

Singkatnya, Kakanwil meminta seluruh jajarannya untuk tidak menyumbangkan permasalahan bagi Kemenkumham serta bekerja secara professional untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas.

Dalam peraturan Menkumham tersebut diatas, revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, WBP, dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Revitalisasi meliputi pelayanan tahanan, pembinaan WBP, pembinaan klien, dan pengelolaan barang rampasan dan benda sitaan.

Asesmen Resiko Residivisme Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan (Kriminogenik) merupakan alat bantu/alat ukur untuk pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi secara profesional dan membantu dalam penyusunan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan pemasyarakatan atau klien agar dapat mengurangi tingkat risiko pengulangan tindak pidananya di masa mendatang.

Assesmen RRI dan Kriminogenik dikhususkan bagi WBP untuk dapat mengukur Siapa yang paling berkemungkinan untuk mengulangi pidana dan Apa kebutuhan program pembinaan/pembimbingan yang dibutuhkan oleh WBP tersebut untuk kasus-kasus tindak pidana umum.

Manfaat Asesmen RRI dan Kriminogenik antara lain untuk mengembangkan perlakuan yang tepat, mengembangkan metode pengawasan, mengembangkan program intervensi, obyektif dalam perlakuan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, serta membuat keputusan transparan dan etis.

Kedua instrumen asesmen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena kedua instrumen tersebut menjadi komponen penting dalam penyusunan penelitian kemasyarakatan nanti dalam menentukan rekomendasi program pembinaan/pembimbingan sesuai dengan kebutuhan WBP yang bersangkutan. Oleh karena itu dibutuhkan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan secara tepat dan berkelanjutan.

Pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk lebih akurat dan sesuai standar dalam melakukan asesmen RRI dan kriminogenik supaya rencana program pembimbingan yang diberikan kepda klien tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan.

Jika pembimbing kemasyaraktan sudah mengetahui apa kebutuhan yang tepat bagi kliennya, maka klien tersebut akan mendapat intervensiyang sesuai dengan apa yang ia butuhkan.

Dalam acara tersebut, Yasonna sangat mengapresiasi komunitas masyarakat Filipina di Indonesia yang menominasikannya sebagai penerima Kaanib Ng Bayan award, Ally of Nation, sahabat bagi bangsa Filipina.

“Terima kasih atas dukungan tentang penghargaan yang memacu kami untuk lebih baik dalam memberikan pelayanan. Kami berusaha selalu memberikan pelayanan terbaik, untuk siapapun, khususnya pada masa pandemi yang menuntut kita mengutamakan alasan kemanusiaan,” kata Yasonna.

Pertemuan dengan komunitas masyarakat dan pebisnis Filipina di Indonesia adalah pembuka kunjungan kerja bilateral Yasonna dengan Menteri Kehakiman Filipina, Menardo Guevarra. Rencananya, Yasonna akan berangkat ke Filipina pada Kamis 24 Maret 2022.

Adapun agenda kerja Yasonna di Filipina di antaranya adalah pertemuan bilateral dengan Menteri Kehakiman Filipina, Menardo Guevarra, untuk membahas sejumlah hal dan kerja sama, salah satunya merumuskan solusi terkait penyelesaian masalah radikalisme dan terorisme.

“Ada beberapa kerja sama bilateral yang akan kami bahas di Filipina, termasuk kerja sama mengatasi radikalisme dan terorisme,” ucap Yasonna.

Selain pertemuan bilateral dengan Menteri Kehakiman Filipina, Yasonna akan menemui sekitar 800 warga negara Indonesia di Kota Davao, Kepulauan Mindanao. Dalam pertemuan itu, Yasonna akan menyerahkan paspor Republik Indonesia kepada para WNI yang sempat tanpa status kewarganegaraan atau stateless.

“Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warga negara Indonesia di manapun berada, termasuk di Mindanao. Salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan memberikan paspor sebagai bukti identitas warga negara Indonesia di luar negeri,” pungkas Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.

Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Teknis Pemasyarakatan Bidang Keamanan dan Ketertiban Tahun 2022 ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas dan menjaga standar pelaksanaan tugas Pemasyarakatan khususnya di bidang Keamanan dan Ketertiban serta mendukung tercapainya program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui deteksi dini gangguan Kamtib, Berantas Narkoba, Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum dan Back to Basic Pengamanan.

Kegiatan ini diikuti oleh Perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Indonesia. Pada kegiatan ini, Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar turut serta dengan perwakilan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga

Diharapkan dengan terseleggaranya kegiatan ini jajaran di Unit Pelaksana Teknis dapat mendukung program – program Dirjenpas khususnya dalam bidang Keamanan dan Ketertiban.

Penghargaan diberikan atas keberhasilan Menteri Yasonna membina pelayanan publik yang berkualitas pada Unit-unit Pelayanan Publik di jajaran Kementerian Hukum dan HAM.

Selama tahun 2021, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi pada Unit Pelayanan Publik terpilih dari 84 Kementerian/Lembaga dan 548 instansi pemerintah daerah.

Kemenkumham merupakan satu dari 17 Kementerian/Lembaga yang mendapatkan predikat A atau pelayanan prima.

Pada momen tersebut, terdapat juga salah satu Unit Kerja yang mendapat penghargaan, yakni Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan.

Yasonna mengatakan bahwa Kemenkumham selalu mengutamakan kepentingan publik dalam pelaksanaan pelayanannya. Terdapat enam aspek yang didorong untuk memberikan pelayanan prima.

Yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

“Kebijakan pelayanan di tengah pandemi, khususnya di berbagai bidang Unit Pelayanan Publik terus kami perbarui. Pelayanan kepada WNI dan WNA dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pemanfaatan teknologi sehingga lebih efektif dan efisien,” kata Yasonna.

Yasonna menjelaskan, Kemenkumham terus membangun budaya berinovasi, memanfaatkan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

“Kemenkumham harus adaptif dengan kemajuan teknologi. Terus lakukan inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” tutur Yasonna.

Sejak tahun 2021 hingga 2022 Kemenkumham telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inovasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan, seperti di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), maupun Pemasyarakatan.

“Kami telah mengeluarkan berbagai inovasi pelayanan publik. Imigrasi punya M-Paspor. KI meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang pelayanannya hanya hitungan menit. Kemudian AHU memiliki layanan Perseroan Perorangan, hingga Pemasyarakatan kami ganti kunjungan fisik dengan video call untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Yasonna.

Adapun penghargaan diserahkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto yang mewakili Menteri Yasonna.

Pemberian penghargaan pelayanan publik ini merupakan inisiasi Kementerian PANRB untuk memicu persaingan positif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penghargaan PANRB bukan yang pertama diterima Yasonna di awal tahun ini. Sebelumnya, Yasonna telah menerima Kaanib ng Bayan Award dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte di bulan Februari.

Yasonna dinilai telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap komunitas warga Filipina di Indonesia melalui kebijakan keimigrasian pada masa pandemi Covid-19.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyebut transformasi digital di administrasi perkantoran dan pelayanan publik merupakan solusi untuk tetap produktif di tahun penuh tantangan ini.

“Tujuan kita melakukan transformasi digital adalah untuk merespon secara cepat situasi yang muncul sebagai dampak Covid-19 ini, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat,” kata Yasonna dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 Kemenkumham, Rabu (29/12) pagi.

Beberapa inovasi yang dilakukan, antara lain meluncurkan Aplikasi Perseroan Perorangan dan melalukan pembaruan pada sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK).

Kedua inovasi ini mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui dukungan kepada usaha mikro dan kecil agar memiliki daya saing.

“Aplikasi perseroan perorangan memberikan kemudahan bagi perorangan dalam membuka usaha atau investasi, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional,” ucap Laoly di Graha Pengayoman Kemenkumham.

“Kita juga melakukan pembaruan sistem pada PDN KIK yang bertujuan untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia,” lanjutnya. 

Tak hanya itu, Kemenkumham memperbanyak beberapa sentra layanan dan memudahkan proses pelayanannya dengan otomatisasi digital, sehingga meminimalisir pertemuan tatap muka yang berpotensi penularan Covid-19.

Inovasi-inovasi yang dilakukan Kemenkumham membuahkan 11 penghargaan, yaitu penghargaan Top Digital Awards 2021 atas Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual dan Layanan Pemasyarakatan, Top 99 Inovasi Layanan Publik Aplikasi VERASI (Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Elektronik), Top 45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atas Layanan SIPKUMHAM dari Kementerian PAN-RB, dan Top 25 Inovasi Pos Pengaduan di 50 Denominasi Gereja di Manokwari.

Selain itu, Kemenkumham merengkuh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kali ke-10 secara berturut-turut, dan meraih predikat Role Model Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan Oleh KemenPAN-RB.

Kemenkumham juga meraih beberapa penghargaan di level satuan kerja maupun individu, seperti predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk 6 satker dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 49 satker oleh Kementerian PAN-RB, Top Leader on Digital Implementation atas Penghargaan Top Digital Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & Telco) Kategori Instansi Pemerintah, penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi, predikat “Sangat Baik” pada penerapan Sistem Merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Peringkat I Kategori Kementerian/Lembaga Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan JFK Awards Tingkat Nasional Tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan.

Adapun RUU yang disahkan menjadi Undang-Undang adalah RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Yasonna menyampaikan, untuk mewujudkan negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, penegakan hukum dan keadilan merupakan elemen yang vital dan sangat dibutuhkan, termasuk penuntutan terhadap para pelanggar hukum atau peraturan perundang-undangan.

“Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun dalam penegakan hukum untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara,” ungkap Yasonna.

Dia menegaskan, salah satu aspek penguatan yang diperlukan Kejaksaan RI adalah keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan keadilan retributif atau pembalasan.

“Perubahan Undang-Undang tentang Kejaksaan RI menjadi salah satu prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang didukung kepastian hukum yang didasarkan pada keadilan,” ungkap Yasonna.

Adapun pokok-pokok materi yang diatur dalam RUU Kejaksaan RI adalah penyesuaian standar perlindungan jaksa, pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum, fungsi Advocaat Generaal bagi Jaksa Agung, penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan, penguatan SDM, dan kewenangan kerja sama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum negara lain dan lembaga atau organisasi internasional.

RUU lain yang disahkan DPR RI adalah RUU tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bali, Pengadilan Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Kemudian RUU tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

Serta RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.

Menurut Yasonna, pembentukan pengadilan-pengadilan tinggi itu adalah untuk mewujudkan pemerataan layanan hukum dan kesempatan memperoleh keadilan bagi masyarakat, serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Mengingat, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan maka letak geografis antardaerah saling berjauhan sehingga menimbulkan biaya yang besar bagi masyarakat pencari keadilan melalui lembaga peradilan.

“Dengan demikian pembentukan Pengadilan Tinggi diperlukan dengan tujuan memperhatikan dan memelihara identitas dan integritas badan peradilan, menjamin keseragaman dan kualitas layanan, menciptakan konsistensi dan stabilitas peradilan dalam rangka peningkatan kinerja peradilan,” pungkas Yasonna.

Sebagai ujung tombak dalam membangun citra positif instansi, Humas Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah berhasil menyabet Public Relation Kumham Awards 2021, Selasa (23/11).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin, secara langsung menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej pada acara Kumham PR Summit 2021 di Hotel Shangri-La Jakarta.

Menduduki posisi Terbaik Pertama dalam kategori Pemberitaan Positif di Media Online, Kakanwil menyampaikan apresiasinya kepada jajarannya terutama bagi Humas Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

“Terima kasih tim Humas yang telah bekerja dengan sangat baik sehingga mendapatkan apresiasi berupa penghargaan ini,” tutur Yuspahruddin saat ditemui usai acara.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, penghargaan tersebut tentunya tidak luput dari sinergi dan relasi yang luar biasa dengan media online sebagai mitra kerja dalam menyebarluaskan pemberitaan terkait kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis.

“Penghargaan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari kerja keras semua pihak, baik Humas Kantor Wilayah, UPT maupun sinergi yang sangat baik dengan media mitra kerja, khususnya dalam menyajikan berita positif, ” jelasnya.

Sebagai informasi, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah mendapatkan penghargaan Terbaik I dalam kategori pemberitaan positif di media online. Tepat berada di posisi kedua adalah Kanwil Jawa Timur dan Kanwil Sulsel yang menduduki peringkat ketiga.