Ajakan KH Syukron Ma’mun itu disampaikan ketika menjadi khatib shalat Idul Adha 1443H di Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta Utara, Ahad (10/7/2022).

Ulama asal Madura ini mengajak mengokohkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Kepada tokoh-tokoh umat atau yang merasa pemimpin umat, KH Syukron Ma’mun minta tanggalkan ambisinya.

“Kalau kau mencintai kedudukan, kalau kau mencintai jabatan, Tanggalkan ambisinya. Jangan karena ambisi pribadi dari tokoh-tokoh umat ini, tega menjadikan umat ini bercera-berai,” katanya.

KH Syukron Ma’mun pun menghimbau kepada mereka untuk berkorban. Berkorban menanggalkan ambisinya demi persatuan dan kesatuan umat Islam.

“Taatlah kau kepada Allah dan RasulNya, Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, maka engkau akan gagal. Karena perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan inilah yang akan menghilangkan kekuatanmu,” kata KH Syukron Ma’mun.

Menurutnya, kekuatan Islam akan kembali utuh manakala kita kembali bersatu seluruhnya menjadi umatan Muhammadin shallallahu alaihu wassallam.

“Tinggalkan segala perbedaan, tinggalkan segala ambisi pribadi. Ini seluruhnya menuju kepada kesatuan dan persatuan umat Islam,” katanya lagi.

KH Syukron juga mengatakan, semua tokoh-tokoh umat ini nanti akan dimintai pertanggunganjawab, mengapa umat Islam bercerai-berai.

Karena yang dimintai pertanggungjawaban nanti adalah tokoh-tokoh ini, yang membuat rakyat terpecah belah.

“Karena itu mari kita kembali, wa’tasimu bihablilahi jami’an walaa tafarraku,” kata Syukron Ma’mun.

Lebih jauh dia mengatakan, dalam peristiwa Idul Adha ini, Nabi Ibrahim menunjukkan bagaimana loyalitasnya kepada Allah. Mengorbankan yang dia cintai demi untuk yang lebih dia cintai.

“Maka kita tunjukkan sekarang apa loyalitas kita pada Allah, apa pengorbanan kita, karena loyalitas memerlukan pengorbanan. Tidak ada loyalitas dengan sendirinya. Loyalitas Nabi Ibrohim adalah pengorbanan,” kata Syukron Ma’mun.

Pengasuh Ponpes Daarul Rahman Jakarta ini mengajak kepada semua untuk introspeksi diri, sejauh mana pengorbanan kita ini.

KH Syukron pun kembali menghimbau kepada pemimpin-pemimpin umat untuk bersatu dan tanggalkan ambisi pribadi.

“Jangan karena ambisi pribadimu untuk mencari jabatan, untuk mencari kedudukan, untuk mencari popularitas, kau korbankan umatmu bercerai berai. Marilah korbankan ambisimu, tanggalkan ambisimu, bersatulah membawa umat ini ke jalan lurus, shiratal mustaqim,” kata KH Syukron Ma’mun.

Ahad, 10 Dzulhijjah 1443 H bertepatan dengan 10 Juli 2022, Pelaksanaan Sholat id di Komplek Jakarta Internasional Stadium (JIS) berlangsung hidmad.

Acara yang diikuti oleh puluhan ribu jamaah ini selain dihadiri Gubernur DKI, Anis Baswedan, Wakil Gub Reza Patria, sebagai imam Shalat KH Muhammad Ali dan selaku khutbah id oleh KH Syukron Makmun.

Dalam kesempatan sekitar 30 menit Khutbah Id, KH Syukron Makmun kembali mengajak jamaah untuk mengutamakan persatuan.

“Jangan karena masalah pribadi, tapi mengorbankan kepentingan umat. Karena loyalitas dan pengorbanan itu juga adalah bentuk cinta atas perintah Alloh SWT. Inilah pengorbanan yang sesungguhnya,” tegas KH Syukron Makmun.

Selain menguraikan kisah sejarah kurban dari jaman Nabi Ibrahim AS, KH Syukron Makmun juga kembali mengajak jamaah tentang pentingnya persatuan umat.

Khutbah id dengan mengambil tema “Kurban : Cinta Alloh Cinta Sesama”.

Selepas khutbah id berakhir, dilangsungkan penyerahan hewan kurban dari Gubernur DKI dan Wakil Gubernur.(***)

“China sebagai negara mitra dialog ASEAN tentunya memiliki peran penting dalam membantu ASEAN lebih efektif dalam menangani isu kejahatan transnasional,” ujar Yasonna saat menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar China untuk Indonesia, Lu Kang, Rabu (27/4/2022).

“Untuk itu, Indonesia dan China perlu meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam ruang lingkup penegakan hukum,” lanjut Yasonna.

Duta Besar China menyampaikan persetujuan terkait hal tersebut. Dia mengatakan bahwa perlunya upaya kerja sama antara kedua negara dalam penanganan kejahatan transnasional.

“Tentunya perlu adanya kerja sama antara Indonesia dengan China dalam menangani isu kejahatan transnasional ini,” Kata Duta Besar China.

Menkumham dan Duta Besar China juga membahas kerja sama bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan China yang telah disahkan melalui Undang – Undang No. 8 Tahun 2006.

“Kita memiliki perjanjian Mutual Legal Assistance yang sudah disahkan melalui Undang – Undang No.8 Tahun 2006, namun terkait ekstradisi Indonesia dan China belum memiliki perjanjian,” ungkap Yasonna di Kantornya di Kuningan, Jakarta Selatan.

Selain itu, Menkumham dan Duta Besar China juga membahas terkait kerja sama di bidang imigrasi dan kerja sama bidang kekayaan intelektual yang telah dijalin antara Kemenkumham dengan China National Intellectual Property (CNIPA) yang ditandatangani pada 2019.

Kerja Sama Indonesia dan China juga semakin menguat pada saat pandemi Covid-19. Diketahui tanggal 26 Juni 2020 telah dilaksanakan serah terima objek hibah berupa tiga set kamera pendeteksi suhu tubuh dari Kedutaan Besar China kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menghadapi liburan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto mengingatkan jajarannya agar tidak abai terhadap tugas dan kewajibannya selama masa libur agar pelayanan publik tidak terbengkalai.

“Saya perintahkan seluruh jajaran Kemenkumham jangan sampai abai dalam masa libur dan cuti bersama selama lebaran ini. Ingat, ada kewajiban pelayanan publik yang tetap harus dilaksanakan dalam masa-masa tersebut,” papar Andap dalam arahannnya ke jajaran kantor wilayah (Kanwil) DKI dan Kanwil se-Kalimantan.

Tidak semua pegawai di bawah Menteri Yasonna Laoly ini bisa menikmati libur penuh selama masa cuti bersama dan lburan Idul Fitri.

Petugas dibeberapa unit pelaksana teknis (UPT) seperti rumah tahanan (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah detensi imigrasi (rudenim) termasuk yang harus tetap bertugas di masa liburan.

Kepada mereka, Andap mengingatkan agar tetap terus waspada meningkatkan pengawasan dan tidak abai. Hal ini agar tidak ada deteni atau tahanan yang kabur memanfaatkan kelengahan petugas.

“Jangan sampai ada deteni, warga binaan, atau tahanan yang kabur karena memanfaatkan kelengahan petugas jaga. Para pimpinan harus pantau lokasi persiapan pengamanan di UPT,” pesan Sekjen, Rabu (13/4/2022).

Selama libur dan cuti bersama, Andap juga minta agar seluruh jajaran memperhatikan pengamanan. Pengamanan yang dimaksud mencakup aspek pengamanan kantor, tugas dan kewajiban, pengamanan pribadi pegawai, sarana dan prasarana, hingga pengamanan informasi.

“Pengamanan pribadi pegawai seperti menjaga diri dari kecelakaan lalu lintas, infeksi Covid-19, hingga mitigasi diri dari kejahatan selama meninggalkan tempat tinggal. Kejahatan ada macam-macam, ada kejahatan rumah kosong,” kata Andap lagi.

“Jangan lupa, tetap disiplin menerapkan prokes meskipun sudah vaksin 2 kali atau bahkan boster. Tingkat penularan Covid-19 di Kementerian kita sudah menurun jauh. Jangan sampai setelah libur lebaran, justru yang terinfeksi meningkat lagi,” imbuhnya lagi.

Andap juga meminta pegawai melakukan pengamaan bagi sarana dan prasarana dengan cara mencegah kebakaran akibat korslet selama libur lebaran. Bagi daerah kantor atau rumah rawan banjir, barang-barang harap diletakkan pada tempat yang aman.

Dalam lingkungan kerja, pengamanan dilakukan dengan antisipasi berbagai kejadian darurat atau tidak terduga khususnya di UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi.

“Saat libur dan cuti bersama, tingkatkan kewaspadaan dan piket jaga. Kenapa? Karena pada masa tersebut akan banyak pengunjung datang. Hati-hati, jangan lengah. Periksa ketat semua baarang bawaan untuk mencegah penyelundupan barang terlarang,” pungkasnya.

Pengarahan Andap dalam rangka persiapan tugas menjelang dan pasca libur hari raya Idul Fitri 1443 H dilakukan secara tatap muka di Kanwil DKI Jakarta. Sementara itu jajaran Kemenkumham di Kalimantan mengikuti secara virtual.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A Yuspahruddin mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan pengawasan selama libur dan cuti bersama. Salah satu caranya ialah dengan memitigasi risiko.

Lebih dalam ia mengungkapkan bahwa dalam memitigasi risiko dapat ditelaah mulai dari kondisi lingkungan, warga binaan pemasyarakatan (WBP), pegawai, hingga sinergi UPT dengan Forkopimda dan wartawan.

“Seluruh Kepala UPT memitigasi resiko yang mungkin terjadi, dan segera mencegah sebelum masalahnya muncul, waspada terhadap segala kemungkinan. Jangan sampai kita dua kali jatuh di lubang yang sama,” tegas Yuspahruddin.

Kakanwil juga mengkaji potensi persoalan-persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas sebagai bagian dari mitigasi risiko.

Singkatnya, Kakanwil meminta seluruh jajarannya untuk tidak menyumbangkan permasalahan bagi Kemenkumham serta bekerja secara professional untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas.

Dalam acara tersebut, Yasonna sangat mengapresiasi komunitas masyarakat Filipina di Indonesia yang menominasikannya sebagai penerima Kaanib Ng Bayan award, Ally of Nation, sahabat bagi bangsa Filipina.

“Terima kasih atas dukungan tentang penghargaan yang memacu kami untuk lebih baik dalam memberikan pelayanan. Kami berusaha selalu memberikan pelayanan terbaik, untuk siapapun, khususnya pada masa pandemi yang menuntut kita mengutamakan alasan kemanusiaan,” kata Yasonna.

Pertemuan dengan komunitas masyarakat dan pebisnis Filipina di Indonesia adalah pembuka kunjungan kerja bilateral Yasonna dengan Menteri Kehakiman Filipina, Menardo Guevarra. Rencananya, Yasonna akan berangkat ke Filipina pada Kamis 24 Maret 2022.

Adapun agenda kerja Yasonna di Filipina di antaranya adalah pertemuan bilateral dengan Menteri Kehakiman Filipina, Menardo Guevarra, untuk membahas sejumlah hal dan kerja sama, salah satunya merumuskan solusi terkait penyelesaian masalah radikalisme dan terorisme.

“Ada beberapa kerja sama bilateral yang akan kami bahas di Filipina, termasuk kerja sama mengatasi radikalisme dan terorisme,” ucap Yasonna.

Selain pertemuan bilateral dengan Menteri Kehakiman Filipina, Yasonna akan menemui sekitar 800 warga negara Indonesia di Kota Davao, Kepulauan Mindanao. Dalam pertemuan itu, Yasonna akan menyerahkan paspor Republik Indonesia kepada para WNI yang sempat tanpa status kewarganegaraan atau stateless.

“Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warga negara Indonesia di manapun berada, termasuk di Mindanao. Salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan memberikan paspor sebagai bukti identitas warga negara Indonesia di luar negeri,” pungkas Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.

Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Teknis Pemasyarakatan Bidang Keamanan dan Ketertiban Tahun 2022 ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas dan menjaga standar pelaksanaan tugas Pemasyarakatan khususnya di bidang Keamanan dan Ketertiban serta mendukung tercapainya program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui deteksi dini gangguan Kamtib, Berantas Narkoba, Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum dan Back to Basic Pengamanan.

Kegiatan ini diikuti oleh Perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Indonesia. Pada kegiatan ini, Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar turut serta dengan perwakilan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga

Diharapkan dengan terseleggaranya kegiatan ini jajaran di Unit Pelaksana Teknis dapat mendukung program – program Dirjenpas khususnya dalam bidang Keamanan dan Ketertiban.

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna memaparkan perkembangan proses legislasi di Indonesia. Diantarnya seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja, serta Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara baru mengenai pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan pada tahun 2024 hingga 2034.

“Indonesia saat ini tengah membahas berbagai Rancangan Undang-Undang, seperti RUU KUHP, dan RUU TPKS. Selain itu kami juga telah mengesahkan UU Ibu Kota Negara disamping juga revisi terhadap UU Omnibus Law Cipta kerja,” papar Yasonna.

Merespon penjelasan Yasonna, Owen menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi kepastian hukum di Indonesia bagi kalangan investor dan bisnis. Menurutnya, kepastian hukum sangat penting bagi para pebisnis dan investor sebagai jaminan keamanan usaha.

“Kepastian hukum dan regulasi sangat penting dalam mewujudkan rasa aman bagi para pebisnis/investor,” ujar Owen di ruang kerja Yasonna, Jakarta.

Lebih lanjut Dubes Inggris menyatakan dirinya sangat senang mendengar perkembangan legislasi yang berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, khususnya UU Cipta Kerja dan RUU Minuman Beralkohol dan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Kami senang dengan perkembangan legislasi yang terjadi di Indonesia, terutama terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol, serta proses RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” lanjut Owen.

Dubes Inggris juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Indonesia dengan Inggris, seperti perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA), ekstradisi, dan berharap ke depan dapat bekerja sama dalam bidang pemasyarakata dan Transfer Sentence Person (TSP).

“Mungkin tidak dalam waktu dekat, tetapi kami harap di masa yang akan datang kita dapat mewujudkannya (TSP),” tandas Owen.

Dalam bidang penanganan pandemi Covid-19 dan keimigrasian, Owen memuji langkah-langkah yang telah diambil pemerintah. Ia juga berterima kasih akan kebijakan Visa on Arrival yang dimulai pada 7 Maret 2022 lalu.

“Inggris sendiri akan mencabut kebijakan karantina, tes Covid, ataupun isian formulir bagi lintas perbatasan mulai Jum’at 18 Maret 2022,” kata Owen.

Menanggapi pemindahan ibu kota, Owen memahami bahwa pemindahan ibu kota membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

“Seperti kami yang membutuhkan waktu seribu tahun sejak 1066 Masehi untuk memindahkan Ibu Kota. Saya tak tahu apakah ini contoh yang baik bagi Indonesia,” ujarnya sambil tertawa.

Di akhir pertemuan, Yasonna berterima kasih atas kerja sama yang telah terjalin antara Pemerintah Inggris dan Indonesia, terutama dalam hal beasiswa dan program-program pendidikan.

“Kami berharap Pemerintah Inggris dapat membantu, khususnya pegawai Kemenkumham, untuk memperoleh kesempatan pendidikan lebih luas di Inggris,” pungkas Yasonna.

Penghargaan diberikan atas keberhasilan Menteri Yasonna membina pelayanan publik yang berkualitas pada Unit-unit Pelayanan Publik di jajaran Kementerian Hukum dan HAM.

Selama tahun 2021, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi pada Unit Pelayanan Publik terpilih dari 84 Kementerian/Lembaga dan 548 instansi pemerintah daerah.

Kemenkumham merupakan satu dari 17 Kementerian/Lembaga yang mendapatkan predikat A atau pelayanan prima.

Pada momen tersebut, terdapat juga salah satu Unit Kerja yang mendapat penghargaan, yakni Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan.

Yasonna mengatakan bahwa Kemenkumham selalu mengutamakan kepentingan publik dalam pelaksanaan pelayanannya. Terdapat enam aspek yang didorong untuk memberikan pelayanan prima.

Yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

“Kebijakan pelayanan di tengah pandemi, khususnya di berbagai bidang Unit Pelayanan Publik terus kami perbarui. Pelayanan kepada WNI dan WNA dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pemanfaatan teknologi sehingga lebih efektif dan efisien,” kata Yasonna.

Yasonna menjelaskan, Kemenkumham terus membangun budaya berinovasi, memanfaatkan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

“Kemenkumham harus adaptif dengan kemajuan teknologi. Terus lakukan inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” tutur Yasonna.

Sejak tahun 2021 hingga 2022 Kemenkumham telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inovasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan, seperti di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), maupun Pemasyarakatan.

“Kami telah mengeluarkan berbagai inovasi pelayanan publik. Imigrasi punya M-Paspor. KI meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang pelayanannya hanya hitungan menit. Kemudian AHU memiliki layanan Perseroan Perorangan, hingga Pemasyarakatan kami ganti kunjungan fisik dengan video call untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Yasonna.

Adapun penghargaan diserahkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto yang mewakili Menteri Yasonna.

Pemberian penghargaan pelayanan publik ini merupakan inisiasi Kementerian PANRB untuk memicu persaingan positif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penghargaan PANRB bukan yang pertama diterima Yasonna di awal tahun ini. Sebelumnya, Yasonna telah menerima Kaanib ng Bayan Award dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte di bulan Februari.

Yasonna dinilai telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap komunitas warga Filipina di Indonesia melalui kebijakan keimigrasian pada masa pandemi Covid-19.

Namun masih banyak orang di media sosial maupun media masa yang memberitakan tempat tersebut sebagai pondok pesantren.

Sehingga hal ini menuai respon dari Ketua Pengurus Wilayah (PW) Rabithah Ma`ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) atau Asosiasi Pesantren NU DKI Jakarta, KH Rakhmad Zailani Kiki.

Menurut KH Rakhmad, bahwa pemberitaan yang sedang viral dinilai sudah sangat merusak nama pondok pesantren, dan merupakan fitnah yang keji.

“Pemberitaan yang viral dan menyeret nama pesantren merupakan fitnah yang keji. Karena dari pemberitaan tersebut dampaknya tidaklah kecil, ini tentu saja akan membuat resah para orang tua yang anak-anaknya sedang mondok diberbagai pesantren.” Ucapnya.

Ia pun meminta kepada media dan pihak-pihak lain supaya jeli dalam menyampaikan kasus kriminalitas yang terjadi di Bandung.

“Media dan pihak-pihak lain yang menyampaian kasus ini ke publik harusnya jeli, tempat kejadian perkara jelas-jelas bukan pondok pesantren, tapi boarding school (sekolah berasrama), dari namanya pun sudah jelas Madani Boarding School, dan ternyata juga tidak mengantongi izin pondok pesantren dari Kementerian Agama setempat.” Jelasnya.

“Jadi, media dan pihak-pihak terkait sebaiknya segera ubah pemberitaannya, segera memberi ralat, jangan pakai nama pondok pesantren!.” Tegasnya.

Adapun RUU yang disahkan menjadi Undang-Undang adalah RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Yasonna menyampaikan, untuk mewujudkan negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, penegakan hukum dan keadilan merupakan elemen yang vital dan sangat dibutuhkan, termasuk penuntutan terhadap para pelanggar hukum atau peraturan perundang-undangan.

“Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun dalam penegakan hukum untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara,” ungkap Yasonna.

Dia menegaskan, salah satu aspek penguatan yang diperlukan Kejaksaan RI adalah keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan keadilan retributif atau pembalasan.

“Perubahan Undang-Undang tentang Kejaksaan RI menjadi salah satu prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang didukung kepastian hukum yang didasarkan pada keadilan,” ungkap Yasonna.

Adapun pokok-pokok materi yang diatur dalam RUU Kejaksaan RI adalah penyesuaian standar perlindungan jaksa, pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum, fungsi Advocaat Generaal bagi Jaksa Agung, penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan, penguatan SDM, dan kewenangan kerja sama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum negara lain dan lembaga atau organisasi internasional.

RUU lain yang disahkan DPR RI adalah RUU tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bali, Pengadilan Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Kemudian RUU tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

Serta RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.

Menurut Yasonna, pembentukan pengadilan-pengadilan tinggi itu adalah untuk mewujudkan pemerataan layanan hukum dan kesempatan memperoleh keadilan bagi masyarakat, serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Mengingat, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan maka letak geografis antardaerah saling berjauhan sehingga menimbulkan biaya yang besar bagi masyarakat pencari keadilan melalui lembaga peradilan.

“Dengan demikian pembentukan Pengadilan Tinggi diperlukan dengan tujuan memperhatikan dan memelihara identitas dan integritas badan peradilan, menjamin keseragaman dan kualitas layanan, menciptakan konsistensi dan stabilitas peradilan dalam rangka peningkatan kinerja peradilan,” pungkas Yasonna.

Sebagai ujung tombak dalam membangun citra positif instansi, Humas Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah berhasil menyabet Public Relation Kumham Awards 2021, Selasa (23/11).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin, secara langsung menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej pada acara Kumham PR Summit 2021 di Hotel Shangri-La Jakarta.

Menduduki posisi Terbaik Pertama dalam kategori Pemberitaan Positif di Media Online, Kakanwil menyampaikan apresiasinya kepada jajarannya terutama bagi Humas Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

“Terima kasih tim Humas yang telah bekerja dengan sangat baik sehingga mendapatkan apresiasi berupa penghargaan ini,” tutur Yuspahruddin saat ditemui usai acara.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, penghargaan tersebut tentunya tidak luput dari sinergi dan relasi yang luar biasa dengan media online sebagai mitra kerja dalam menyebarluaskan pemberitaan terkait kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis.

“Penghargaan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari kerja keras semua pihak, baik Humas Kantor Wilayah, UPT maupun sinergi yang sangat baik dengan media mitra kerja, khususnya dalam menyajikan berita positif, ” jelasnya.

Sebagai informasi, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah mendapatkan penghargaan Terbaik I dalam kategori pemberitaan positif di media online. Tepat berada di posisi kedua adalah Kanwil Jawa Timur dan Kanwil Sulsel yang menduduki peringkat ketiga.