Seluruh jajaran pengurus dan kader Ansor di seluruh Indonesia pun diinstruksikan untuk menjadi garda terdepan dalam menggalang suara publik guna mengritisi kebijakan impor beras. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah benar-benar membatalkan rencana impor beras itu.

“Sudah seharusnya GP Ansor berdiri di belakang petani dan menjadi penyambung suara mereka,” tegas Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Bidang Pertanian dan Kedaulatan Pangan Adhe Musa Said, Senin (22/3/2021).

Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Thailand pada akhir bulan ini, dinilai sebagai bagian dari kebijakan ironis. Sebab kebijakan yang merugikan banyak petani di Indonesia itu selalu berulang setiap tahunnya.

“Kebijakan impor beras, sudah saatnya diakhiri karena selalu mengorbankan nasib petani. di sisi lain selama ini petani sudah begitu bersabar menerima kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang kadang tidak berpihak pada petani,” imbuhnya.

Rencana impor beras dinilai kontraproduktif dengan kondisi di lapangan. Sebab kini, dibeberapa daerah di Indonesia sedang berlangsung musim panen. Karena itu, persediaan beras nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal tersebut berdasar pada data Kementerian Pertanian bahwa stok beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya yang berlangsung selama Maret-April.

Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,3 juta ton. Neraca beras hingga akhir Mei, akan surplus sebesar 12,56 juta ton. “Jika kebijakan impor beras ditujukan sebagai bagian dari operasi pasar untuk menyeimbangkan harga beras, keefektifannya pun patut diragukan. Sebab momentumnya menjelang panen raya,” tutur Adhe.

Di samping itu, kebijakan impor beras yang terus dilakukan dari tahun ke tahun melalui Kementerian Perdagangan dinilai sebagai cerminan dari inkonsistensi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan. Dampak jangka panjang dari pola kebijakan yang terus berulang merugikan petani seperti ini, jelas akan mematikan ghirah (semangat) petani untuk melanjutkan bertani.

Kebijakan impor pangan bukanlah solusi yang bermartabat untuk menjawab kebutuhan pangan bangsa. Lebih lanjut, GP Ansor menagih tanggung jawab pemerintah untuk mengoptimalkan segala ikhtiar dalam mewujudkan kemandirian pangan bangsa. Langkah yang bisa dilakukan seperti membangun sistem dan kelembagaan pertanian domestik yang mendorong peningkatan produktivitas.

“(Serta) kualitas produksi beras nasional dengan bertumpu pada sistem pertanian keluarga atau rumah tangga tani yang menghargai dan mengutamakan kesejahteraan petani. Selain itu, pemerintah perlu mempromosikan dan mendukung penuh keragaman pangan pokok berbasis pangan lokal sesuai potensi yang ada di setiap daerah,” jelas Adhe.

Sebab, Adhe Musa menegaskan bahwa keragaman pangan pokok berbasis lokal di setiap daerah tersebut merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Produksi beras nasional mengalami kenaikan Dikutip dari Media Bisnis Pertanian Swadaya Online, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa produksi beras nasional pada 2020 hingga April 2021 mengalami kenaikan.

Produksi pada 2020, sebesar 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) mengalami kenaikan sebanyak 45,17 ribu ton atau 0,08 persen dari data tahun 2019 sebesar 54,60 juta ton GKG. Jika dikonvesi, produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dibandingkan 2019 yang hanya 31,31 juta ton.

Sementara potensi produksi pada Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen). Sedangkan potensi luas panen padi pada Januari hingga April 2021, mencapai 4,86 juta hektar atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektar (26,53 persen) dibandingkan pada awal 2020 yang sebesar 3,84 juta hektar.

“Saya menolak keras kesepakatan impor beras ini. Tolong nasib petani harus didahulukan, nasib para petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa ini harus diprioritaskan. Alih-alih untuk mendukung malah akan menghancurkan nasib mereka,” tutur Kiai Said, ditayangkan di TV NU, pada Jumat (19/3) petang.

Alasan utamanya, karena sebagian besar petani di Indonesia adalah Nahdliyin. Kiai Said mengaku telah dihubungi para petani dari Karawang dan Indramayu bahwa stok beras masih sangat mencukupi.

Para petani yang menghubungi Kiai Said itu menyatakan, jika pemerintah ingin dibuktikan stok beras dalam negeri sebanyak satu juta ton, para petani itu siap untuk membuktikan hari ini juga.

“Kata para petani, kalau pemerintah mau dibuktikan satu juta ton beras sekarang juga siap kami buktikan. Tidak usah besok atau lusa. Sekarang juga siap untuk membuktikan bahwa kami sudah punya ada beras satu juta ton,” ucap Kiai Said, menyampaikan informasi dari petani yang menghubunginya.

“(Impor beras) ini jelas sangat merugikan petani yang kebanyakan, terus terang, warga Nahdliyin. Begitu ada berita bahwa pemerintah Indonesia akan MoU dengan pemerintah Thailand, langsung harga beras turun sampai 300-350 rupiah. Para petani nangis akibat berita, belum terjadi impor, itu sudah merasakan dampaknya negatif,” jelas Kiai Said.

Karena berita itu pula, para tengkulak ragu untuk mengambil beras dari petani di desa. Mereka lebih memilih untuk menunggu hal apa yang akan terjadi setelah ini. Kemudian, Kiai Said menghubungi Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang juga Bendahara PBNU.

“Beliau (Harvick) pun setuju dengan sikap saya menolak MoU ini. Karena data Kementan, stok beras pada akhir tahun 2020 sebesar 7,38 juta ton. Sementara perkiraan produksi dalam negeri pada 2021 sebesar 17,51 juta ton,” jelas Kiai Said.

Dengan demikian, jumlah stok beras akhir tahun jika dijumlah dengan perkiraan stok beras pada 2021 menjadi menjadi 24,9 juta ton. Sedangkan perkiraan kebutuhan pangan, yaitu sebesar 12,33 juta ton, sehingga muncul angka surplus 12,56 juta ton pada 2021 ini.

“Ini artinya surplus, ngapain impor? Ini kebijakannya siapa? Saya bertanda tanya besar untuk apa, kepentingan siapa, dan kenapa impor beras dilakukan? Untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini tujuannya, saya tahu lah,” tegas Kiai Said.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan, menurut Kiai Said, soal kesesuaian data antarlembaga pemerintah. Perbedaan data di antara lembaga pemerintah itu harus segera disinkronkan. Terutama Badan Pusat Statistik (BPS) yang harus berperan aktif menyajikan data.

“Sehingga antara Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian memiliki data yang sama dalam menyimpan atau sebagai khazanah data pertanian dan data ketahanan pangan,” jelas Kiai Said.

“Bulog harus ditingkatkan peranan dan fungsinya dalam regulasi untuk ketahanan pangan. Karena lembaga ini, satu-satunya yang mempunyai perangkat infrastruktur dari pusat sampai ke tingkat desa,” imbuhnya.

Namun hingga kini, Bulog dinilai masih belum berfungsi secara maksimal. Sebab Kiai Said pun tidak mengetahui, kebijakan impor beras ini untuk kepentingan siapa. Ditegaskan, kebijakan tersebut sangat jelas untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Sampai hari ini, Bulog belum berfungsi maksimal. Karena entah untuk kepentingan siapa, sengaja dibonsai kepentingannya atau fungsinya, jelas untuk kepentingan kelompok tertentu. Padahal Bulog mempunyai perangkat dari pusat sampai ke desa,” ujar Kiai Said.

“Sekali lagi, saya Ketua Umum PBNU menolak kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Thailand untuk impor satu juta ton beras putih karena stok kita surplus,” pungkasnya.

Pemerintah Indonesia dan Thailand berencana menandatangani perjanjian impor beras satu juta ton pada akhir Maret 2021. Penandatangan akan dilakukan pada pekan terakhir bulan ini. Isi perjanjiannya terkait pasokan beras Thailand ke Indonesia. Perjanjian antara kedua negara berlaku untuk pasokan impor satu juta ton beras dan dalam durasi empat tahun.