“Ini artinya surplus, ngapain impor? Ini kebijakannya siapa? Saya bertanda tanya besar untuk apa, kepentingan siapa, dan kenapa impor beras dilakukan? Untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini tujuannya, saya tahu lah,” tegas Kiai Said.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan, menurut Kiai Said, soal kesesuaian data antarlembaga pemerintah. Perbedaan data di antara lembaga pemerintah itu harus segera disinkronkan. Terutama Badan Pusat Statistik (BPS) yang harus berperan aktif menyajikan data.
“Sehingga antara Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian memiliki data yang sama dalam menyimpan atau sebagai khazanah data pertanian dan data ketahanan pangan,” jelas Kiai Said.
“Bulog harus ditingkatkan peranan dan fungsinya dalam regulasi untuk ketahanan pangan. Karena lembaga ini, satu-satunya yang mempunyai perangkat infrastruktur dari pusat sampai ke tingkat desa,” imbuhnya.
Namun hingga kini, Bulog dinilai masih belum berfungsi secara maksimal. Sebab Kiai Said pun tidak mengetahui, kebijakan impor beras ini untuk kepentingan siapa. Ditegaskan, kebijakan tersebut sangat jelas untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Sampai hari ini, Bulog belum berfungsi maksimal. Karena entah untuk kepentingan siapa, sengaja dibonsai kepentingannya atau fungsinya, jelas untuk kepentingan kelompok tertentu. Padahal Bulog mempunyai perangkat dari pusat sampai ke desa,” ujar Kiai Said.
“Sekali lagi, saya Ketua Umum PBNU menolak kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Thailand untuk impor satu juta ton beras putih karena stok kita surplus,” pungkasnya.
Pemerintah Indonesia dan Thailand berencana menandatangani perjanjian impor beras satu juta ton pada akhir Maret 2021. Penandatangan akan dilakukan pada pekan terakhir bulan ini. Isi perjanjiannya terkait pasokan beras Thailand ke Indonesia. Perjanjian antara kedua negara berlaku untuk pasokan impor satu juta ton beras dan dalam durasi empat tahun.
Tampilkan Semua
