Menghadapi liburan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto mengingatkan jajarannya agar tidak abai terhadap tugas dan kewajibannya selama masa libur agar pelayanan publik tidak terbengkalai.

“Saya perintahkan seluruh jajaran Kemenkumham jangan sampai abai dalam masa libur dan cuti bersama selama lebaran ini. Ingat, ada kewajiban pelayanan publik yang tetap harus dilaksanakan dalam masa-masa tersebut,” papar Andap dalam arahannnya ke jajaran kantor wilayah (Kanwil) DKI dan Kanwil se-Kalimantan.

Tidak semua pegawai di bawah Menteri Yasonna Laoly ini bisa menikmati libur penuh selama masa cuti bersama dan lburan Idul Fitri.

Petugas dibeberapa unit pelaksana teknis (UPT) seperti rumah tahanan (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah detensi imigrasi (rudenim) termasuk yang harus tetap bertugas di masa liburan.

Kepada mereka, Andap mengingatkan agar tetap terus waspada meningkatkan pengawasan dan tidak abai. Hal ini agar tidak ada deteni atau tahanan yang kabur memanfaatkan kelengahan petugas.

“Jangan sampai ada deteni, warga binaan, atau tahanan yang kabur karena memanfaatkan kelengahan petugas jaga. Para pimpinan harus pantau lokasi persiapan pengamanan di UPT,” pesan Sekjen, Rabu (13/4/2022).

Selama libur dan cuti bersama, Andap juga minta agar seluruh jajaran memperhatikan pengamanan. Pengamanan yang dimaksud mencakup aspek pengamanan kantor, tugas dan kewajiban, pengamanan pribadi pegawai, sarana dan prasarana, hingga pengamanan informasi.

“Pengamanan pribadi pegawai seperti menjaga diri dari kecelakaan lalu lintas, infeksi Covid-19, hingga mitigasi diri dari kejahatan selama meninggalkan tempat tinggal. Kejahatan ada macam-macam, ada kejahatan rumah kosong,” kata Andap lagi.

“Jangan lupa, tetap disiplin menerapkan prokes meskipun sudah vaksin 2 kali atau bahkan boster. Tingkat penularan Covid-19 di Kementerian kita sudah menurun jauh. Jangan sampai setelah libur lebaran, justru yang terinfeksi meningkat lagi,” imbuhnya lagi.

Andap juga meminta pegawai melakukan pengamaan bagi sarana dan prasarana dengan cara mencegah kebakaran akibat korslet selama libur lebaran. Bagi daerah kantor atau rumah rawan banjir, barang-barang harap diletakkan pada tempat yang aman.

Dalam lingkungan kerja, pengamanan dilakukan dengan antisipasi berbagai kejadian darurat atau tidak terduga khususnya di UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi.

“Saat libur dan cuti bersama, tingkatkan kewaspadaan dan piket jaga. Kenapa? Karena pada masa tersebut akan banyak pengunjung datang. Hati-hati, jangan lengah. Periksa ketat semua baarang bawaan untuk mencegah penyelundupan barang terlarang,” pungkasnya.

Pengarahan Andap dalam rangka persiapan tugas menjelang dan pasca libur hari raya Idul Fitri 1443 H dilakukan secara tatap muka di Kanwil DKI Jakarta. Sementara itu jajaran Kemenkumham di Kalimantan mengikuti secara virtual.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A Yuspahruddin mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan pengawasan selama libur dan cuti bersama. Salah satu caranya ialah dengan memitigasi risiko.

Lebih dalam ia mengungkapkan bahwa dalam memitigasi risiko dapat ditelaah mulai dari kondisi lingkungan, warga binaan pemasyarakatan (WBP), pegawai, hingga sinergi UPT dengan Forkopimda dan wartawan.

“Seluruh Kepala UPT memitigasi resiko yang mungkin terjadi, dan segera mencegah sebelum masalahnya muncul, waspada terhadap segala kemungkinan. Jangan sampai kita dua kali jatuh di lubang yang sama,” tegas Yuspahruddin.

Kakanwil juga mengkaji potensi persoalan-persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas sebagai bagian dari mitigasi risiko.

Singkatnya, Kakanwil meminta seluruh jajarannya untuk tidak menyumbangkan permasalahan bagi Kemenkumham serta bekerja secara professional untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas.

Pemerintah Indonesia menyambut positif atas pengumuman terbaru dari otoritas Saudi ini. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan rasa syukur atas adanya kepastian keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini.

“Syukur alhamdulillah, jemaah haji Indonesia bisa berangkat tahun ini. Ini kabar yang sangat ditunggu jemaah haji di tanah air,” tegas Menag di Jakarta.

Menag mengatakan, batalnya pemberangkatan jemaah haji Indonesia dalam dua tahun terakhir telah menyebabkan kerinduan mendalam jemaah Indonesia untuk ke Tanah Suci. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Saudi yang memberi kesempatan tahun ini bagi jemaah Indonesia untuk memenuhi panggilan beribadah haji,” tuturnya.

Pria yang akrab disapa GusMen ini menegaskan bahwa berapapun kuota yang diberikan, Indonesia siap menyelenggarakan haji. Sebab, persiapan dengan berbagai skenario pemberangkatan telah dilakukan selama ini.

“Kita akan optimalkan berapapun kuota nanti yang diberikan untuk Indonesia. Bahkan, kalau bisa kita akan upayakan agar Indonesia bisa mendapat tambahan, misalnya dari kuota negara lain yang tidak terserap,” tegasnya.

“Kita siap dan akan lakukan persiapan sebaik mungkin untuk memastikan jemaah terlayani dengan baik,” lanjutnya.

Hal senada disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief. Menurutnya, kepastian adanya keberangkatan jemaah dari luar Saudi ini telah membuka seluruh simpul persiapan penyelenggaraan yang selama ini terus dilakukan pihaknya.

“Ini kabar gembira. Kepastian adanya kuota ini akan segara kami tindaklanjuti dengan finalisasi sejumlah langkah taktis yang telah dilakukan,” ucapnya.

“Persiapan layanan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, akan segera difinalkan,” sebutnya lagi.

Menurut Hilman, waktu yang tersedia tidak banyak. Sehingga, pihaknya akan bekerja cepat dalam merampungk

Dalam peraturan Menkumham tersebut diatas, revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, WBP, dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Revitalisasi meliputi pelayanan tahanan, pembinaan WBP, pembinaan klien, dan pengelolaan barang rampasan dan benda sitaan.

Asesmen Resiko Residivisme Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan (Kriminogenik) merupakan alat bantu/alat ukur untuk pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi secara profesional dan membantu dalam penyusunan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan pemasyarakatan atau klien agar dapat mengurangi tingkat risiko pengulangan tindak pidananya di masa mendatang.

Assesmen RRI dan Kriminogenik dikhususkan bagi WBP untuk dapat mengukur Siapa yang paling berkemungkinan untuk mengulangi pidana dan Apa kebutuhan program pembinaan/pembimbingan yang dibutuhkan oleh WBP tersebut untuk kasus-kasus tindak pidana umum.

Manfaat Asesmen RRI dan Kriminogenik antara lain untuk mengembangkan perlakuan yang tepat, mengembangkan metode pengawasan, mengembangkan program intervensi, obyektif dalam perlakuan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, serta membuat keputusan transparan dan etis.

Kedua instrumen asesmen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena kedua instrumen tersebut menjadi komponen penting dalam penyusunan penelitian kemasyarakatan nanti dalam menentukan rekomendasi program pembinaan/pembimbingan sesuai dengan kebutuhan WBP yang bersangkutan. Oleh karena itu dibutuhkan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan secara tepat dan berkelanjutan.

Pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk lebih akurat dan sesuai standar dalam melakukan asesmen RRI dan kriminogenik supaya rencana program pembimbingan yang diberikan kepda klien tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan.

Jika pembimbing kemasyaraktan sudah mengetahui apa kebutuhan yang tepat bagi kliennya, maka klien tersebut akan mendapat intervensiyang sesuai dengan apa yang ia butuhkan.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyebut transformasi digital di administrasi perkantoran dan pelayanan publik merupakan solusi untuk tetap produktif di tahun penuh tantangan ini.

“Tujuan kita melakukan transformasi digital adalah untuk merespon secara cepat situasi yang muncul sebagai dampak Covid-19 ini, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat,” kata Yasonna dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 Kemenkumham, Rabu (29/12) pagi.

Beberapa inovasi yang dilakukan, antara lain meluncurkan Aplikasi Perseroan Perorangan dan melalukan pembaruan pada sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK).

Kedua inovasi ini mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui dukungan kepada usaha mikro dan kecil agar memiliki daya saing.

“Aplikasi perseroan perorangan memberikan kemudahan bagi perorangan dalam membuka usaha atau investasi, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional,” ucap Laoly di Graha Pengayoman Kemenkumham.

“Kita juga melakukan pembaruan sistem pada PDN KIK yang bertujuan untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia,” lanjutnya.  

Tak hanya itu, Kemenkumham memperbanyak beberapa sentra layanan dan memudahkan proses pelayanannya dengan otomatisasi digital, sehingga meminimalisir pertemuan tatap muka yang berpotensi penularan Covid-19.

Inovasi-inovasi yang dilakukan Kemenkumham membuahkan 11 penghargaan, yaitu penghargaan Top Digital Awards 2021 atas Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual dan Layanan Pemasyarakatan, Top 99 Inovasi Layanan Publik Aplikasi VERASI (Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Elektronik), Top 45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atas Layanan SIPKUMHAM dari Kementerian PAN-RB, dan Top 25 Inovasi Pos Pengaduan di 50 Denominasi Gereja di Manokwari.

Selain itu, Kemenkumham merengkuh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kali ke-10 secara berturut-turut, dan meraih predikat Role Model Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan Oleh KemenPAN-RB.

Kemenkumham juga meraih beberapa penghargaan di level satuan kerja maupun individu, seperti predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk 6 satker dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 49 satker oleh Kementerian PAN-RB, Top Leader on Digital Implementation atas Penghargaan Top Digital Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & Telco) Kategori Instansi Pemerintah, penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi, predikat “Sangat Baik” pada penerapan Sistem Merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Peringkat I Kategori Kementerian/Lembaga Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan JFK Awards Tingkat Nasional Tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan.

Namun masih banyak orang di media sosial maupun media masa yang memberitakan tempat tersebut sebagai pondok pesantren.

Sehingga hal ini menuai respon dari Ketua Pengurus Wilayah (PW) Rabithah Ma`ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) atau Asosiasi Pesantren NU DKI Jakarta, KH Rakhmad Zailani Kiki.

Menurut KH Rakhmad, bahwa pemberitaan yang sedang viral dinilai sudah sangat merusak nama pondok pesantren, dan merupakan fitnah yang keji.

“Pemberitaan yang viral dan menyeret nama pesantren merupakan fitnah yang keji. Karena dari pemberitaan tersebut dampaknya tidaklah kecil, ini tentu saja akan membuat resah para orang tua yang anak-anaknya sedang mondok diberbagai pesantren.” Ucapnya.

Ia pun meminta kepada media dan pihak-pihak lain supaya jeli dalam menyampaikan kasus kriminalitas yang terjadi di Bandung.

“Media dan pihak-pihak lain yang menyampaian kasus ini ke publik harusnya jeli, tempat kejadian perkara jelas-jelas bukan pondok pesantren, tapi boarding school (sekolah berasrama), dari namanya pun sudah jelas Madani Boarding School, dan ternyata juga tidak mengantongi izin pondok pesantren dari Kementerian Agama setempat.” Jelasnya.

“Jadi, media dan pihak-pihak terkait sebaiknya segera ubah pemberitaannya, segera memberi ralat, jangan pakai nama pondok pesantren!.” Tegasnya.

Dalam modusnya, pria pengasuh yayasan Manarul Huda dan Madani Boarding School berusia 36 tahun ini menjanjikan kepada para korban jika anaknya lahir dijanjikan akan disekolahkan hingga ke perguruan tinggi dan mengajar di yayasan yang ia asuh.

Adapun Informasi terkini berdasarkan hasil penyelidikan dari Kepolisian ditemukan fakta baru. Yakni korban dari yang semula berjumlah 12 bertambah 9, sehingga total korban menjadi 21 orang.

Perilaku Herry itu tentu saja membuat warganet geram dan meminta agar Pelaku pemerkosaan kepada anak di bawah umur itu dihukum seberat-beratnya dan dihukum dengan dikebiri.

Tak hanya warganet, Kasus ini pun menuai respon dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU), Helmy Faishal Zaini.

Menurut Helmy Faishal Zaini, perilaku yang dilakukan Herry itu sungguh biadab dan merupakan tindakan asusila yang jauh dari norma yang berlaku.

“Tindakan Herry Wirawan sangat jauh dari nilai-nilai yang diajarkan di pesantren yang selalu mengajarkan soal Akhlak dan apa yang dilakukan Herry merupakan tindakan asusila dan merugikan marwah pesantren.” Kata Helmy dikutip Megapolitan Cilacap.info melansir NU Online, Sabtu, 11 Desember 2021.

Ia juga menegaskan, bahwa kejahatan seksual yang dilakukan Herry terhadap muridnya di Rumah Tahfidz dan Madani Boarding School yang lain termasuk lokasi hotel dan apartemen itu harus ditindak dengan hukuman yang paling berat.

Pasalnya masih kata Helmy, karena perbuatan Herry telah merugikan banyak pihak, menimbulkan trauma pada korban dan sekaligus merengggut masa depan korban.

“Pelaku harus ditindak dengan hukuman yang paling berat dan hukuman yang layak bagi pelaku pencabulan seperti itu adalah kebiri.” Ucap Helmy Faishal.

Tak hanya itu, para peserta aksi yang kompak mengenakan pakain serba putih ini juga tampak membentangkan poster bernada permintaan kepada BP2MI dan Kemenaker agar program Government to Government (G to G) Korea Selatan dibuka kembali.

Dari sekian ribu CPMI yang melakukan aksi di Jakarta, di antaranya juga ada ratusan CPMI yang berasal dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Jateng).

Peserta Aksi dari Cilacap yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, bahwa Aksi ini dilakukan mengingat tidak adanya pemberangkatan CPMI dalam 2 tahun ini.

“Padahal kami telah mengikuti ujian dan lulus tes, sehingga nasib kami ini seperti tergantung, oleh sebab itu kami ingin kejelasan atau kepastian dari pemerintah dalam hal ini BP2MI dan Kemenaker meski kami harus turun ke jalan seperti pada hari ini.” Kata salah satu peserta Aksi dari Cilacap.

Mereka juga tak menampik jika 2 tahun terakhir ini, Indonesia sedang berjuang mengatasi Coronovirus yang merupakan wabah virus pandemi yang menglobal, sehingga negara tujuan juga sedang berjuang mengatasi persoalaan ini.

“Kami tak menampik bahwa 2 tahun ini memang seluruh negara termasuk Indonesia terjangkit wabah pandemi Covid19, sehingga keadaan ini berimbas pada pemberangkatan CPMI. Namun keadaan terkini, justru negara Thailand dan Lainnya melakukan pemberangkatan kepada calon pekerjaan migrannya. Padahal di Negara Thailand kasus Covid-19 lebih tinggi dari Indonesia. Oleh sebab itu kami berharap kepada pemerintah Indonesia untuk kembali membuka program G to G dan melakukan pemberangkatan CPMI.” Jelasnya.

Sementara itu dari keterangan Ketua Koordinator aksi Azis Yuriyanto, bahwa CPMI dalam aksi ini mengajukan beberapa tuntunan terkait Penempatan CPMI program G to G yang selama 2 tahun ini dihentikan penempatan dan pemberangkatannya ke negara Tujuan.

“Sejak tanggal 18 Maret 2020 penempatan CPMI program G To G Korea Selatan terhenti, karena pada saat itu dalam situasi pandemi Covid-19. Keadaan ini pun berimbas pada CPMI yang telah lulus ujian, telah medical check up dan sebagianya. Akan tetapi tahun ini kasus Covid di Indonesia berangsur membaik dengan grafik yang menunjukan bahwa kasus Covid-19 menurun, tapi tidak ada pemberangkatan CPMI ke Korea Selatan.” Terangnya.

Azis menuturkan, sejumlah negara tetangga yakni Thailand dan Vietnam dengan kasus Covid-19 yang lebih tinggi dari Indonesia justru sudah bisa memberangkatkan para buruh migrannya.

“Ini menunjukkan bahwa pemerintah Thailand dan Vietnam berhasil melobi pemerintah Korea Selatan.” Ujar Azis.

Azis berharap kepada pemerintah supaya lebih serius dalam mengupayakan kembali penempatan CPMI program G to G dan tidak ada alasan lagi macetnya program inj karena Covid-19, mengingat negara lain yang kasus Covidnya lebih tinggi justru bisa memberangkatkan tenaga kerja migrannya.

“Sekarang Covid-19 sudah tidak bisa dijadikan alasan mengingat negara lain yang kasusnya lebih tinggi justru bisa menempatkan kembali para buruh migrannya. Oleh sebab itu kami meminta kejelasan dan berharap kepada pemerintah agar nasib para CPMI lebih diperhatikan lagi, karena para CPMI, mereka selain menanggung biaya hidup sendiri, keluarga para CPMI yang turut andil dalam mensupport juga ikut terkena imbasnya.” Pungkasnya.

Padahal faktanya justru negatif, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Yusuf Mansur dan pihak rumah sakit yang merawatnya.

Diketahui, Syaikh Ali Jaber pada pagi pukul 08.30 WIB, Kamis (14/1/2021) kemarin dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Jakpus).

Manajer RS Yarsi bidang Pemasaran dan Humas menyatakan bawa Syaikh Ali Jaber meninggal dalam keadaan Negatif Covid-19.

“Memang sebelumnya Syaikh Ali Jaber dinyatakan positif Covid-19, namun 2 pekan kemudian di tes kembali, Syaikh Ali Jaber sudah negatif covid-19.” Katanya.

Dengan adanya hal itu, banyak dari netizen yang geram dengan pemberitaan di salah satu media nasional lantaran judulnya dikatakan Positif Covid-19.

Bahkan untuk menutupi kesalahan pada judul, artikel yang sebelumnya telah dipublish juga dirubah, kata salah seorang netizen.

Tak ayal jika netizen membanjiri komentar dengan sumpah serapah di komentar media sosial milik salah satu media online nasional itu.

“Nyari duit gini amat min.” Sebut salah satu komentar.

“Judulnya Clickbait itu, mohon hapus.” Tulis salah satu netizen.

Diketahui, Syaikh Ali Jaber lahir di Arab Saudi tepatnya di kota Madinah pada 3 Februari 1976. Kemudian beliau menikahi seorang wanita berkebangsaan Indonesia dan kemudian menetap dengan mengganti kewarganegaraanya.

Beliau merupakan Hafiz, pendakwah dan ulama yang kerap mengisi ceramah. Adapun nama kepanjangannya yakni Ali Saleh Mohammed Ali Jaber. Syaikh Ali Jaber Hafal 30 Juz Al-Qur’an saat usianya masih 11 Tahun.

Ziarah dilakukan ke makam salah satu pendiri PPP lainnya, KH. Idham Chalid di Cisarua, Bogor pada Selasa (5/1/2021) siang.

Acara harlah PPP sudah dibuka dengan Khotmil Quran (3/1) ini juga akan diisi dengan istighotsah dan doa (4/1) serta tasyakuran dan pidato politik pengumuman pengurus DPP PPP periode 2021-2025 oleh Dr.Suharso Monoarfa pada Selasa, Januari 2021.

Acara bertempat di Halaman Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro 60, Menteng Jakarta Pusat. Acara tasyakuran ini dengan dibuka ziarah kubur, khataman al-Qur’an dan siang jam 14.00-16.00 ada diskusi “Pembahasan RUU Partai Politik di Tahun 2021 Tahun Politik”.

“Alhamdulillah Partai Persatuan Pembangunan sudah berusia 48 tahun, sebuah usia yang cukup matang dalam mengarungi perpolitikan Tanah Air. Sebagai partai Islam yang didirikan para ulama, PPP akan tetap bersama-sama dan mantap berada di dalam barisan para ulama untuk izzul Islam wal muslimin,” kata Sekretaris Jenderal DPP PPP, HM. Arwani Thomafi,MH.

Sebagaimana diketahui, PPP didirikan pada 5 Januari 1973 dan merupakan gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Parmusi.

Para deklarator PPP ini adalah KH Idham Chalid, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, Haji Anwar Tjokroaminoto, Haji Rusli Halil, dan Haji Mayskur.(*)

“Saya mendukung hadirnya organisasi yang lebih harmonis dan berjalan baik, dengan visi menghadirkan kemajuan bagi bangsa melalui pertanian,” katanya.

Menurut Mentan, kontribusi PISPI sejauh ini sangatlah besar, terutama dalam memberikan rekomendasi pada perkembangan pertanian modern. Terlebih PISPI juga sering memberi masukan terkait pertanian holistic, komprehensif dan terintegrasi satu dengan yang lainnya.

“Kementerian tidak bisa bergerak sendiri, dan kita harus bersama-sama menghadapi tantangan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan dan kemajuan era yang ada. Saya berharap Munas ini menjadi konsolidasi bagi kita semua,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PISPI Sunarso menyampaikan terima kasih atas masukan dan support yang diberikan Mentan Syahrul. Terkait masukan Mentan, Sunarso siap berkolaborasi memajukan sektor pertanian yang kreatif, inovatif, visioner dan integratif. Terlebih lagi saat ini banyak lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan property dan kawasan industri.

“Harus dilakukan proses strategi jangka panjang hingga 50 tahun ke depan karena permasalahan pertanian akan terus berkembang. Untuk itu dibutuhkan pemecahan masalah yang visioner dan konsistensi kebijakan, sehingga kita tidak selalu menghadapi masalah yang sama,” katanya.

Sunarso menambahkan, pembangunan pertanian yang integratif adalah pembangunan pertanian yang tidak bisa diserahkan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) saja, namun juga harus menjadi gerakan masif yang dikerjakan secara lintas sektoral.

“Para sarjana pertanian, petani, bahkan Kementerian sesungguhnya tidak bisa menyelesaikan masalah pertanian sendiri. Masalah pertanian itu harus diselesaikan oleh semua elemen dengan mengesampingkan ego sektoral,” tutupnya.